Bambang Haryo Minta Presiden Jokowi Segera Tangani Permasalahan Penyeberangan

Home / Berita / Bambang Haryo Minta Presiden Jokowi Segera Tangani Permasalahan Penyeberangan
Bambang Haryo Minta Presiden Jokowi Segera Tangani Permasalahan Penyeberangan Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritisi keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves RI) dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan. (Foto: Istimewa)

TIMESTULUNGAGUNG, JAKARTA – Praktisi dan pemerhati sektor transportasi logistik, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritisi keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves RI) dalam penetapan tarif angkutan penyeberangan.

BHS menilai keterlibatan Kemenko Marves RI ini menjadi langkah mundur karena memperpanjang rantai birokrasi dan menghambat usaha. Ia mengatakan penetapan tarif penyeberangan (kapal ferry) yang telah diusulkan Kementerian Perhubungan sejak akhir tahun lalu karena harus dikaji kembali oleh Kemenko Marves.

"Pembahasan tarif di Kemenhub sudah molor selama 1,5 tahun dan belum pernah naik sejak 3 tahun lalu. Sesuai regulasi, evaluasi tarif penyeberangan seharusnya dilakukan 6 bulan sekali," kata Bambang.

BHS mengatakan keterlibatan Kemenko Marves dalam evaluasi tarif penyeberangan bertentangan dengan semangat Inpres No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Sebab, Kemenko Marves justru menghambat kemudahan berusaha karena birokrasi makin panjang dan bertele-tele, tidak sesuai dengan jargon Presiden Jokowi memangkas regulasi dan birokrasi.

Bambang menjelaskan sejak era Orde Baru, birokrasi evaluasi tarif telah dipangkas dengan menghilangkan mekanisme melalui DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21/1992 tentang Pelayaran. Ketentuan ini diperkuat dengan PP No 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, yang menyebutkan penetapan tarif cukup melalui Menteri Perhubungan.

“Orde Baru sekalipun menyadari tarif angkutan adalah masalah krusial karena menyangkut keselamatan penumpang dan logistik. Seharusnya pemerintahan Jokowi yang berorientasi maritim lebih sensitif dan responsif,” ujarnya.

BHS menilai Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkesan tidak mengerti sektor transportasi dan maritim, sehingga lamban merespons usulan tarif penyeberangan.

Menurut dia, dampak kenaikan tarif terhadap harga barang yang diangkut hanya 0,05 persen  sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kenaikan itu mungkin kecil bagi pemilik barang, tetapi besar artinya bagi angkutan penyeberangan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjamin keselamatan nyawa publik.

"Evaluasi tarif penyeberangan sebenarnya bukan domain Menko Marves, melainkan Menko Perekonomian. Jika pun terlibat, Menko sebaiknya hanya mengawasi dan membantu agar birokrasinya lancar. Bukan justru menciptakan birokrasi baru," tambahnya.

BHS menilai jika angkutan penyeberangan berhenti operasi dalam waktu dekat karena kesulitan membayar gaji karyawan dan kewajiban lain. Kalau penyeberangan kolaps dampaknya sangat luas, angkutan penumpang dan logistik terhenti sehingga ekonomi akan berhenti.

Oleh karena itu, BHS mendesak Presiden Joko Widodo memperhatikan masalah ini. Karena penetapan tarif ini sudah molor cukup lama, sementara kondisi usaha penyeberangan nasional semakin kritis.

Selain terganjal birokrasi, Bambang Haryo Soekartono juga menilai sektor pelayaran kini juga dibebani banyak regulasi baru yang menambah biaya hingga 100 persen, belum termasuk kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 1.000 persen.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com